Hukum Islam dalam Regulasi Daerah di Kabupaten Lebak

Hukum Islam dalam Regulasi Daerah

di Kabupaten Lebak

 

Oleh : Dr. Iyan Fitriyana, S.HI., M.Pd

(Penulis adalah Kasubag Fasilitasi Keagamaan

pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Lebak)

Membahas hukum Islam, perlu kiranya penulis menyuguhkan terlebih dulu pemahaman yang proporsional mengenai apa yang dimaksud dengan Hukum Islam dalam tulisan ini. Terdapat tiga term, yaitu Syari’ah, Fiqh dan Hukum Islam, yang dalam posisi tertentu seringkali banyak pendapat yang berpandangan bahwa ketiganya memiliki makna yang sama.

Namun, penulis ingin memosisikan bahwa ketiganya memiliki bentuk yang berbeda, Syari’ah dimaknai sebagai segala sesuatu ketentuan Allah SWT yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, dan bersumber dari wahyu Allah SWT berupa al-Qur’an, yang kemudian dijelaskan oleh sabda nabi Muhammad SAW berupa al-Hadits. Sedangkan Fiqh, upaya sungguh-sungguh mendayagunakan potensi akal dan proses nalar manusia dalam memahami Syari’ah (al-Qur’an dan al-Hadits), yaitu berupa produk ijtihad. Sementara Hukum Islam, merupakan sebuah upaya meregulasi Fiqh yang bersumber dari Syari’ah. 

Untuk mencontohkannnya, misal bisa kita ambil dalam masalah ibadah haji. Syari’ah, ketentuan Allah SWT mengenai ibadah haji dan umrah yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 196 (terj) “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan ‘umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.   

Dan, Q.S. Ali Imran ayat 97 (terj) “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.  Kemudian, diikuti oleh Fiqh, yaitu pembahasan haji dan umrah terdapat dalam kitab-kitab fiqh, seperti Fath al-Qarib dan Fath al-Mu’in yang sering dikaji di pondok pesantren.

Selanjutnya, Hukum Islam adalah upaya meregulasi haji—dari Fiqh—yang bersumber dari ketentuan haji dalam Syari’ah,  kepada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dan, regulasi daerah di Kabupaten Lebak, mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji.

Pada posisi seperti itulah tulisan ini berada, menyajikan Hukum Islam dalam bentuk regulasi daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati, dan Surat Edaran Bupati di Kabupaten Lebak. Dalam tulisan ini, tidak banyak dilakukan analisis, hanya berupa ringkasan atau intisari dari regulasi daerah yang dimaksud, diantaranya sebagai berikut:

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu, dan hasil pengumpulannya digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Dalam pendekatan Syari’ah, banyak ayat al-Qur’an yang menerangkan tentang zakat, diantaranya dalam Q.S. at-Taubah ayat 103 (terj) “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Dalam pengelolaan zakat, setidaknya terdapat tiga hal penting di mana setiap muslim dapat berperan, yaitu pertama sebagai Muzakki, orang yang mengeluarkan zakat. Kedua, mustahiq, orang yang menerima zakat. Dalam teks suci, Allah SWT berfirman mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat, dalam Q.S. at-Taubah ayat 103 (terj) “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. Dan yang ketiga amilin, orang yang mengelola zakat.  Amilin bisa berasal dari Muzakki ataupun Mustahik.

Pengelolaan zakat, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan kaidah agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna Zakat. Pengelola Zakat, dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan. BAZ bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.         

Zakat terdiri atas Zakat Mal dan Zakat Fitrah. Dan harta yang dikenai zakat adalah emas, perak dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan, hasil pertambangan, peternakan, dan rikaz. Sedangkan mengenai penghitungan Zakat Mal ditentukan menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama. Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat, dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Dinamika struktur kelembagaan pengelola zakat dan juga kepengelolaannya mengalami pengembangan. Perkembangan tersebut nampak dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat terbaru  Nomor 23 Tahun 2011. Sehingga, Perda ini sebenarnya harus segera direvisi untuk merespon perkembangan regulasi nasional. 

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Belajar Madrasah Diniyah di Kabupaten Lebak

Menuntut ilmu, belajar, adalah aktifitas yang diperintahkan oleh agama. Allah SWT mengapresiasi orang-orang yang memiliki ilmu. Penegasan-Nya dalam Q.S. al-Mujadalah ayat 11 (terj) “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. Pada Q.S. Thaaha ayat 114, Allah SWT berfirman (terj) “Dan katakanlah (wahai Nabi Muhammad) tambahkanlah ilmu kepadaku.”  Dan juga pada Q.S. az-Zumar ayat 9 (terj) “Katakanlah, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak tahu.”  Ilmu merupakan hal yang penting dan menjadi pokok dalam proses pemenuhan kepatuhan totalitas manusia kepada Tuhan.

Sebagaimana kita mafhumi bersama bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa, sehingga menjadi penting bagi masyarakat memperoleh pendidikan agama yang memadai, salah satunya adalah melalui Madrasah Diniyah. Dan, tujuan dari wajib belajar Madrasah Diniyah sesungguhnya untuk memberikan bekal kemampuan agama Islam kepada anak usia sekolah guna pengembangan kehidupannya sebagai warga Muslim yang beriman, bertaqwa, beramal saleh dan berakhlaq mulia.

Penjenjangan pada Madrasah Diniyah, memiliki tiga tingkatan, yaitu: pertama, Madrasah Diniyah Awaliyah mencakup satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar, dengan masa belajar selama empat tahun. Kedua, Madrasah Diniyah Wustha mencakup satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah, dengan masa belajar selama dua tahun. Dan ketiga, Madrasah Diniyah ‘Ulya mencakup satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat atas, dan dengan masa belajar selama dua tahun.

Peserta didik wajib belajar Madrasah Diniyah bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan kepada Peserta Didik, serta terdiri dari anak–anak usia sekolah. Setiap Peserta Didik mempunyai hak–hak untuk mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan, mengikuti program pendidikan yang berkelanjutan, serta memperoleh penilaian hasil belajar. Sementara itu, tenaga pendidik pada Madrasah Diniyah adalah orang yang khusus diangkat dengan tugas mendidik dan mengajar pada Madrasah Diniyah. Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik yang bersangkutan harus memenuhi kriteria sebagai Tenaga Pendidik.

Kurikulum Madrasah Diniyah, merupakan pedoman dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan penyelenggaraan dalam Madrasah Diniyah. Kurikulum tersebut memuat program pembelajaran di Madrasah Diniyah. Struktur kurikulum, berisi kurikulum inti berpedoman pada kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, dan kurikulum lokal yang mata pelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan masing–masing Madrasah.

Mengenai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Madrasah Diniyah dapat dilaksanakan pada pagi atau sore hari bertempat di gedung mandiri, gedung sekolah, masjid atau tempat lainnya yang layak. Dan masa akhir pembelajaran di Madrasah Diniyah, peserta didik memeroleh Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Diniyah sebagai salah satu bahan persyaratan penerimaan siswa baru pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.

  1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji

Allah SWT memerintahkan manusia untuk melaksanakan ibadah haji, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Ali Imran ayat 97 (terj) “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. Dalam regulasi nasional, terdapat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang tersebut, maka pembiayaan transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah. Mengisi ruang itu, maka terbitlah peraturan daerah ini, yang  mengatur mengenai pembiayaan transportasi jemaah haji. Peraturan daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap biaya transportasi serta pemberian pelayanan bagi jemaah haji dalam pelaksanaan ibadah haji agar berjalan aman, tertib dan lancar.

Transportasi jemaah haji yang dimaksud adalah transportasi jemaah haji dari Kabupaten Lebak ke embarkasi, transportasi jemaah haji dari debarkasi ke Kabupaten Lebak, dan biaya operasional jemaah haji dari Kabupaten Lebak ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kabupaten Lebak.

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren

Pendidikan nasional disamping bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, juga meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan kepribadian yang berakhlak mulia untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan baik lokal, nasional, maupun global. Dan, salah satu jenis satuan pendidikan yang melaksanakan fungsi peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pembentukan karakter yang berakhlak mulia tersebut berupa lembaga pendidikan keagamaan Islam yang berbasis masyarakat berbentuk Pondok Pesantren.

Allah SWT, mengajarkan tentang bagaimana cara menuntut ilmu, meraih pendidikan, dengan menyandarkan diri kepada Tuhan, tertuang dalam Q.S. al-‘Alaq ayat 1-5 (terj)Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.      Membaca, menela’ah, mempelajari yang tekstual dan kontekstual, yang tersirat dan tersurat.

Tuhan akan mengajari setiap manusia yang akan membaca dengan menyebut nama Tuhan. Setiap teks yang dibaca, akan menemukan makna, dan kalaupun teks yang sama itu dibaca ulang, maka akan muncul interpretasi baru, atas petunjuk Tuhan akan menemukan makna baru dan luas. Secara substantif, pondok pesantren dalam pola pembelajarannya selalu bersandar kepada Tuhan, Allah Yang Maha Pemurah.

Secara regulatif, pondok pesantren mendapatkan ruang strategisnya dalam kerangka sistem pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penegasan itu, nampak pada pasal 30 ayat 4 yang secara eksplisit memberikan pemahaman bahwa pesantren merupakan salah satu bentuk dari pendidikan keagamaan.

Dengan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren, maka diharapkan akan terpenuhi setidaknya tiga hal. Pertama, peningkatan peran pondok pesantren dalam penyelenggaraan pendidikan Islam di Kabupaten Lebak dalam membentuk santri yang ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fi al-Din). Kedua, pengembangan dan pembentukan karakter santri/pelajar/remaja yang berakhlakul karimah dengan dijiwai nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Dan, yang ketiga adanya jaminan hukum mengenai keterlibatan Pemerintah dan masyarakat dalam memberikan dukungan yang lebih luas terhadap keberlangsungan pondok pesantren di Kabupaten Lebak.

Penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren, dalam pelaksanaannya terbagi pada dua bentuk, yaitu pondok pesantren sebagai satuan pendidikan, dan pondok pesantren sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan. Pondok pesantren sebagai satuan pendidikan, dalam penyelenggaraanya  berbentuk pondok pesantren salafiah. Karena pondok pesantren salafiyah tidak membuka/menyelenggarakan pendidikan formal. 

Sedangkan, pondok pesantren sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan, merupakan pondok pesantren yang—dalam perkembangannya—ikut menyelenggarakan  pendidikan—formal—lainnya,  seperti pendidikan diniyah, umum (SD, SMP, SMA), umum dengan kekhasan Islam (MI, MTs, MA) kejuruan (SMK, MAK), tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi), atau pendidikan lainnya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren sebagai wadah penyelenggara pendidikan, seperti mengenai tenaga kependidikan, pendidik, kurikulum, peserta didik, evaluasi dan yang lainnya, sudah  diatur oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang berbasis masyarakat memiliki kriteria, adanya Kiai (Ustadz), Santri, Pondok/Asrama, Masjid/Mushala/Majlis, dan kajian kitab kuning atau Dirasah Islamiyah. Dalam hal kurikulum, metode pengajaran, penjenjangan,  pimpinan, dan penilaian,  secara umum tetap mengikuti spirit dan tradisi yang sudah berkembang selama ini di pondok pesantren, dengan tetap menjunjung tinggi kemandirian dan integritas Pondok Pesantren.

Pendidikan kekhasan masing-masing Pondok Pesantren berupa penguatan disiplin ilmu agama Islam tertentu yang didasarkan atas kitab kuning yang menjadi ciri khas pondok pesantren yang bersangkutan. Metode pengajaran Pondok Pesantren dapat menggunakan metode pengajian individual (sorogan), pengajian massal (bandongan), dan metode pengayaan kekhasan Pondok Pesantren.  

  1. Peraturan Bupati Lebak Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Gerakan Maghrib Mengaji di Kabupaten Lebak

Secara sosio-historis, Gerakan Maghrib Mengaji sederhananya ingin mengembalikan kebiasaan yang terdapat pada masyarakat kabupaten Lebak, yaitu mengaji setelah shalat Maghrib berjama’ah. Ba’da maghrib merupakan waktu yang produktif bagi anak-anak untuk belajar mengaji al-Qur’an, baik di mushala, masjid, majlis taklim, pondok pesantren, surau, bale, atau sosompang. Termasuk di dalamnya belajar mengenai tata cara ibadah, seperti bersuci, shalat, puasa, dan lain-lain.

Melalui gerakan maghrib mengaji ini, diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan proses pembelajaran agama Islam dengan memanfaatkan sarana keagamaan yang sudah ada di tengah masyarakat. Sasaran dari Perbup ini adalah anak-anak di kisaran usia lima tahun sampai dengan lima belas tahun. Anak-anak tersebut menjadi peserta maghrib mengaji, dan didampingi oleh guru maghrib mengaji yang memberikan materi, bimbingan serta pengawasan. Mereka adalah orang-orang terbaik, sebagaimana Nabi Muhammad SAW Mengkonfirmasi melalui haditsnya (terj) “sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar al-Qur’an dan mengajarkannya”.

Dalam proses pembelajaran maghrib mengaji, dikelompokkan ke dalam empat kompetensi. Pertama, mampu mengenal huruf hijaiyah, dan melafalkan huruf serta bacaan. Kedua, mengenal ilmu tajwid. Ketiga, fasih dalam membaca al-Qur’an dan pengembangan kemampuan Qiroat dalam bentuk murotal. Dan keempat, mampu menghafal ayat-ayat pendek dan do’a harian.  Empat kompetenasi tersebut dicapai dengan menggunakan metode sorogan dan bandungan, atau modifikasi metode yang lainnya.

Untuk pengendalian dan pelaksanaan Gerakan Maghrib Mengaji, maka dibentuk lembaga yang bertugas untuk membina, mengelola dan mendayagunakannya di tingkatan wilayah. Di tingkat Kabupaten, dibentuk Forum Koordinasi Gerakan Maghrib Mengaji (FK-GMM), di tingkat Kecamatan dibentuk Dewan Majelis Gerakan Maghrib Mengaji (DM-GMM), di tingkat Kelurahan/ Desa dibentuk Badan Kontak Gerakan Maghrib Mengaji (BK-GMM), dan di tingkat Rukun Tetangga dibentuk Majelis Gerakan Maghrib Mengaji (M-GMM). Termasuk satuan pendidikan formal, yaitu Kepala Sekolah, Guru, dan Guru Pendidikan Agama Islam.

Selain lembaga tersebut, keluarga juga berkewajiban untuk menata iklim belajar mengaji al-Qur’an di lingkungan keluarga masing-masing, dengan cara memberi tauladan kepada anak-anak agar senantiasa mengaji al-Qur’an, membimbing dan mengajari anak-anaknya belajar mengaji al-Qur’an sesuai kaidah, meminta bantuan kepada kiai/ ustadz/ ustadzah pada majelis pengajiannya agar mengajari anak-anaknya mengaji, dan membangun komunikasi dengan guru mengaji mengenai perkembangan belajar anak-anaknya.

  1. Surat Edaran Bupati Lebak Nomor 451/ 457-Kesra/ 2018 Tentang Himbauan Melaksanakan Shalat Berjama’ah

Bahwa perintah Shalat, banyak disebut dalam ayat-ayat al-Qur’an, seperti  dalam Q.S. al-Baqarah ayat 3 (terj) “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka,”, atau   Q.S. al-Baqarah ayat 43 (terj);  Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku.”. dan juga ayat-ayat lainnya yang terdapat dalam al-Qur’an. Dalam melaksanakan shalat fardhu dianjurkan secara berjama’ah, seperti masyhur kita terima informasi melalui hadits (terj)  “Shalat berjama’ah itu lebih utama dari shalat sendiri dengan dilipatkan sampai dua puluh tujuh derajat”.

Melalui Surat Edaran tersebut, Bupati Lebak menghimbau kepada seluruh warga masyarakat muslim berbagai profesi pada berbagai institusi, lembaga dan instansi yang berada di wilayah di Kabupaten Lebak agar menghentikan seluruh kegiatan saat adzan berkumandang dan segera melaksanakan shalat fardhu secara berjama’ah di awal waktu. Kecuali bagi yang sedang bertugas khusus seperti pada Rumah Sakit atau Puskesmas.

Ikhtitam

Dalam pelaksanaan hukum Islam, sebenarnya dapat dijalani dengan dua pendekatan, secara formal dan kultural. Pertama, secara formal, berupa positivisasi hukum Islam, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang atau sampai pada regulasi daerah. Menjadi mengikat bagi warga muslim untuk melaksanakan apa yang sudah diatur dalam regulasi tersebut. Ini biasanya menjadi bagian dari peran penting lembaga atau partai politik untuk mengadvokasinya di legislatif, atau lembaga-lembaga negara lainnya. Tetapi pendekatan ini bisa menjadi resisten, di saat terdapat dinamika dan bahkan konflik ketika dihadapkan pada perbedaan madzhab, dan produk madzhab mana yang akan diregulasi.

Kedua, pendekatan kultural. Sebuah upaya untuk mengejawantah nilai-nilai universal hukum Islam pada setiap aktifitas dan interaksi masyarakat. Tidak mengedepankan ideologisasi dan formalisme Islam. Selama nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebebasan, persamaan di muka hukum, perlindungan hukum, dan menjunjung tinggi supremasi hukum terdapat dalam hukum positif, dan dilaksanakan oleh warga bangsa hingga membentuk tatanan masyarakat madani, maka itu sudah termasuk melaksanakan Hukum Islam.

Kaitan dengan pendekatan kedua ini, dalam hukum Islam mengenal konsep maqashid al-Syari’ah, pertama hifdz al-Din (memelihara agama), kedua hifdz al-nafs (memelihara jiwa), ketiga hifdz al-‘Aql (memelihara akal), keempat hifdz al-Nasl (memelihara keturunan), dan hifdz al-Maal (Memelihara harta). Selama nilai-nilai universal hukum Islam tersebut bersenyawa dalam sebuah regulasi, maka itu adalah Hukum Islam. Tidak hanya regulasi yang menggunakan judul dengan diksi “Islam”, “Syari’ah” atau istilah formalisme Islam lainnya.  

Wallahu ‘alam bi al-Shawab.

Kepustakaan:

Azizy, A. Qodri, Dr, Ekletisisme Hukum Nasional; Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum,  Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Mardani, Dr, Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

Usman, Suparman, Prof. Dr, S.H, Hukum Islam; Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Belajar Madrasah Diniyah di Kabupaten Lebak

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren

Peraturan Bupati Lebak Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Gerakan Maghrib Mengaji di Kabupaten Lebak

Surat Edaran Bupati Lebak Nomor 451/ 457-Kesra/ 2018 Tentang Himbauan Melaksanakan Shalat Berjama’ah

Terkait

Komentari